KPK Tegaskan Kasus Korupsi Tanah Munjul Gak Terkait Program DP 0 Anies
"Selama ini kami gak pernah menyebutkan soal itu."
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak terkait proyek rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Selama ini kami gak pernah menyebutkan soal itu. Penanganan yang sedang ditangani KPK itu berhubungan dengan bank tanah di Munjul Pondok Ranggon," jelas Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan dan Esekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (14/6/2021).
Baca Juga: Modus Kasus Tanah Munjul, Dirut PD Sarana Jaya Diduga Nego Fiktif
1. Kasus Munjul terkait pengadaan bank tanah Pemprov DKI Jakarta
Setyo Budi mengatakan bahwa sejak awal pihaknya tegas mengatakan kasus ini terkait adanya kerjasama antara BUMD DKI Jakarta PD Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Adonara Propertindo. Kerja sama itu dilakukan untuk mencari lokasi untuk menjadi bank tanah bagi Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, kasus ini juga berbeda dengan pengadaan tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri.
"Bagaimana dengan yang di Bareskrim? Tentu koordinasi tetap dilakukan tapi karena objeknya berbeda, maka menjadi kewenangan sepenuhnya aparat penegak hukum lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Tanah Munjul, KPK Tahan Dirut PT Adonara Tommy Adrian
Baca Juga: MAKI Minta KPK Umumkan Tersangka Korupsi Lahan Rumah DP Rp0 di Munjul