KPK Tetapkan Ketua DPD PAN Subang Jadi Tersangka Kasus Mafia Anggaran
Suherlan diduga terseret kasus suap
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Harian DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Subang, Suherlan sebagai tersangka dugaan suap dana perimbagan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak 2017-2018. Ia pernah menjadi tenaga ahli fraksi PAN di DPR.
"KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, sehinigga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).
Baca Juga: Politikus PAN Minta Bawaslu Bedakan Politik Uang dan Upah Timses
Baca Juga: 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugi Puluhan Triliun
1. Suherlan diduga terseret kasus suap
Kasus ini merupakan pengembangan kasus eks Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman, Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba, dan pegawai Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rifa Surya.
Pada April 2017, Natan menemui Rifa Surya dan meminta agar dibantu mendapatkan Dana Alokasi Khusu (DAK) APBN-P 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Rida kemudian menyampaikan keinginan Natan ke Suharlan agar bisa dipertemukan dengan Sukiman yang saar itu masih jadi Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN sekaligus Badan Anggaran DPR.
"Selanjutnya dilakukan pertemuan di Jakarta yang dihadiri Rifa Surya, tersangka SL, dengan Natan Pasomba dan disepakati untuk dilakukan pengurusan dengan adanya pemberian persentase fee sembilan persen dari nilai DAK APBN-P 2017 yang nantinya akan cair," jelas Karyoto.
Berkat bantuan Sukiman, kata Karyoto, DPR setuju DAK untuk Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp49,9 miliar. Hal ini membuat Natan kembali meminta bantuan mendapatkan alokasi DAK APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
"Kesepakatan besaran fee masih dengan persentase 9 persen dari nilai dana DAK APBN 2018 yang nantinya akan cair," jelasnya.
Editor’s picks
"Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi DAK APBN 2018 dan mendapat persetujuan Banggar DPR sebesar Rp79 miliar," sambung KAryoto.
Baca Juga: ICW Beri Nilai E Penindakan Korupsi di KPK, Polri dan Kejagung