PSI: Komunikasi Anies ke Pemerintah Pusat Buruk
Namun Anies membantah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PSI William Aditya Sarana menilai perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya soal banjir Jakarta, menjadi salah satu bukti pola komunikasi Gubernur Anies Baswedan yang tidak baik.
"Menurut saya komunikasi Pak Gubernur tidak mencerminkan dirinya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," ujar William saat dihubungi IDN Times, Minggu (26/1) malam.
Baca Juga: Masalah Banjir Kemayoran, Anies Akan Cari Solusi Permanen
1. Kekosongan kursi wakil gubernur bukan alasan
Sudah 17 bulan berlalu sejak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno memutuskan mundur sebagai wakil gubernur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saat itu, Anies masih belum memilik wakil gubernur.
Bagi William kekosongan kursi wagub bukanlah menjadi alasan Anies memiliki pola komunikasi yang buruk dengan pemerintah pusat. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 itu punya banyak orang yang membantunya bekerja.
"Jangan jadikan tidak adanya wagub sebagai alasan kendornya kinerja karena pak Anies dibantu oleh Sekda dan tim TGUPP yang anggota 70 orang," ujar William.
Baca Juga: Masalah Banjir Kemayoran, Anies Akan Cari Solusi Permanen