TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Setara Institute: Jokowi Harus Kirim Utusan untuk Redam Konflik Papua

Jokowi harus mulai menginisiasi penyelesaian konflik Papua

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - SETARA Institute meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk segera menyelesaikan konflik di Papua dan Papua Barat. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, dalam keterangannya menyarankan pemerintah untuk mengirim utusan khusus ke Papua untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Jokowi harus mulai menginisiasi penyelesaian konflik Papua dan Papua Barat secara holistik dengan langkah pertama mengirimkan utusan khusus (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat yang berlarut," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Situasi Papua Memanas, Warga Intan Jaya Ketakutan dan Mengungsi

1. Penyelesaian konflik dengan pendekatan keamanan hanya akan menambah korban

Keluarga dan kerabat dibantu petugas mengidentifikasi salah satu jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama La Soni (25) di RSUD Mimika, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (26/10/2019) (ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding)

Ikhsan mengatakan, penyelesaian berbagai kasus HAM di Papua bukan sekadar meminimalisir komoditas isu kelompok tertentu ke dunia, tapi juga humanisasi di Papua dan hak konstitusional warga Papua dan Papua barat. Melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini, kata Ikhsan, secara nyata akan terlihat bagaimana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua.

"Penyelesaian konflik dan kekerasan berbasis pendekatan keamanan hanya akan memperpanjangan barisan korban, terutama dari kalangan masyarakat sipil," ujarnya.

2. Jatuhnya banyak korban memicu konflik berkelanjutan di Papua

Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawa menggunakan truk menuju pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/Humas Polda Papua)

SETARA Institute menilai, jatuhnya banyak korban akan menjadi api dalam sekam bagi masing-masing kelompok, sehingga akan memicu lahirnya konflik-konflik dan kekerasan berikutnya.

Menurut Ikhsan, perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif.

"Sementara substansi permasalahan luput diatasi," ujarnya.

3. Penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya juga disertai dengan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM

Ilustrasi Penembakan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ikhsan menyatakan, penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya tidak sekadar terkait dengan kelompok bersenjata, tetapi juga yang potensial disebabkan oleh aparat maupun pemerintah, seperti kekerasan di rutan dan penembakan terhadap warga sipil yang bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Selain itu, penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya juga disertai dengan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua, termasuk dalam hal ini persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Keberadaan tahanan politik hanya menjadi cerminan ketiadaan political will pemerintah untuk menjamin HAM tersebut," kata dia.

Baca Juga: Pemuka Agama Timika Minta Konflik di Intan Jaya Papua Segera Diakhiri

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya