DPR Belum Setujui Usulan KPU Larang Napi Koruptor Maju di Pilkada

2. Komisi II masih akan melakukan pembahasan pekan depan

Komisi II DPR RI belum bisa mengambil kesimpulan dan akan melaksanakan rapat dengar pendapat berikutnya, pada Senin (11/11) depan.

Mereka juga akan mengundang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), untuk duduk bersama membahas evaluasi Pemilu 2019.

3. Komisi II menilai perlu adanya evaluasi terkait aturan tersebut

Doli merasa perlu ada evaluasi dan penyempurnaan menyeluruh peraturan untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, kemungkinan penyempurnaan itu dilakukan setelah Pilkada 2020.

"Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Mana (kekurangan) yang bisa ditutupi melalui PKPU, mana yang perlu revisi (Undang-Undang)," ujar dia.

Doli mengatakan sementara ini belum bisa melihat akan ada revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah yang sudah ada di depan mata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Nanti kami mendahului ya, makanya sementara ini kita pakai saja dasar undang-undang yang berlaku itu," ujar Doli.