TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kesal, Mensos Risma Bakal Bongkar Dugaan Mafia Bansos di Tuban

Dinsos disebut hanya cairkan bantuan dua bulan saja

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Tuban. IDN Times/IstimewaMenteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Tuban. IDN Times/Istimewa

Tuban, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini marah-marah kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Tuban Eko Julianto, Sabtu (24/7/2021). Risma marah karena jatah beras tiga bulan yang seharusnya diterima oleh Kastini (57), salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya diberikan dua bulan saja. Bahkan, Risma berencana akan membongkar mafia bansos di Bumi Wali tersebut.

1. Tak cairnya bantuan bisa merugikan masyarakat kecil

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Tuban. IDN Times/Istimewa

Risma mengatakan, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hanya diberikan dua bulan tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku. Bahkan, hal itu merugikan masyarakat kecil di tengah masa pandemik COVID-19 serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Harusnya bulan Juli, Agustus, dan September dicairkan. Tapi kenapa hanya dua bulan yang dicairkan, ini yang mau tak bongkar, kasihan meraka (masyarakat miskin),” kata Risma.

Baca Juga: Bansos Belum Cair, Hidayat Nur Wahid Sindir Risma: Malah Bikin Gaduh

2. Risma juga berencana akan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Tuban. IDN Times/IstimewaMenteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Tuban. IDN Times/Istimewa

Selain berencana membongkar dugaan mafia bansos di Tuban, mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga berencana memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar aturan. Bahkan, ia berharap aparat penegak hukum melihat pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Saya kira lembaga hukum juga mendengar apa yang terjadi di lapangan, nanti kita lihat aja, saya akan bongkar semuanya. Ini kalau menteri keuangan ngerti bisa marah juga dia," jelasnya.

Baca Juga: Alasan Terapkan PPKM Darurat, Risma: COVID-19 Makin Tak Terkendali

Verified Writer

Imron Saputra

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya