Pemindahan Ibu Kota Diminta Pertimbangkan Faktor Lingkungan

2. Besaran pembagian luas kawasan perlu dipertimbangkan

Diheim menjelaskan kawasan hutan juga berfungsi sebagai kawasan penyangga. Hal itu dapat mencegah bencana alam seperti tanah longsor, sedimentasi sungai, dan banjir ketika curah hujan tinggi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengusulkan untuk membagi kawasan non-hutan menjadi 45 persen. Namun, kata Diheim, sebaiknya besaran pembagian tersebut perlu dipertimbangkan kembali, apakah sudah termasuk untuk ibu kota baru di dalamnya.

"Hal ini penting karena ketersediaan sumber daya alam yang terus menipis akibat tuntutan ekonomi," ujar dia.

3. Revisi perda perlu mempertimbangkan lahan masyarakat dan HPK

Menurut Diheim, faktor kedua adalah tumpang tindihnya lahan masyarakat dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) perlu dimaksimalkan. Revisi perda perlu memperhatikan faktor tersebut. Sebab, semua data lahan harus disesuaikan dengan agenda reforma agraria.

"Revisi perda juga dibutuhkan untuk redistribusi lahan serta pemanfaatan HPK yang benar-benar maksimal untuk pemanfaatan jangka panjang. Ibu kota yang baru perlu infrastruktur yang baik, berkaca pada masalah-masalah yang telah terjadi di pembangunan infrastruktur Jakarta,” kata dia.

4. Rencana tata ruang wilayah provinsi perlu segera direvisi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sebab, Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Perda Nomor 3 Tahun 2008 sudah tidak selaras dengan kondisi eksisting.

Menurut Diheum, urgensi revisi perda tersebut diperlukan, setelah memasuki wacana pemindahan ibu kota yang mulai dibahas pada awal Mei lalu.

"Padahal, wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah sudah diusung bersamaan dengan usulan revisi perda yang sudah digeber-geberkan sejak dua tahun yang lalu. Namun, sejauh ini belum ada perubahan terhadap perda tersebut terkait kejelasan data lahan yang ada," ungkap dia.