Tegur BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi: Ini Kebangetan!
Urusan Direksi BPJS Kesehatan tidak perlu sampai ke presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
"Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit dapat kepastian pembayaran yang jelas," kata Jokowi saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pada Rabu (17/10).
Baca Juga: Ini Aturan Penggunaan Pajak Rokok untuk Tutup Defisit BPJS
1. Urusan BPJS Kesehatan tak perlu sampai ke presiden
Jokowi lantas mengajak semua pihak dengan kemampuan yang efektif dan efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Ia mengaku tahu dan memahami permasalahan terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya. Sehingga seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu kita putuskan," ujarnya seperti dikutip Antara.
Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden.
"Ini sebetulnya urusan direktur utama BPJS, gak sampai presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Jelaskan Soal Cukai Rokok dan Defisit BPJS Kesehatan