Tegur BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi: Ini Kebangetan!
Setkab/Humas/Deny S
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
"Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit dapat kepastian pembayaran yang jelas," kata Jokowi saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pada Rabu (17/10).
1. Urusan BPJS Kesehatan tak perlu sampai ke presiden
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaJokowi lantas mengajak semua pihak dengan kemampuan yang efektif dan efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Ia mengaku tahu dan memahami permasalahan terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya. Sehingga seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu kita putuskan," ujarnya seperti dikutip Antara.
Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden.
"Ini sebetulnya urusan direktur utama BPJS, gak sampai presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Baca Juga: Ini Aturan Penggunaan Pajak Rokok untuk Tutup Defisit BPJS
2. Manajemen BPJS Kesehatan harus diperjelas
Editor’s picks
ANTARA FOTO/JojonOleh sebab itu, Jokowi meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas. Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam. Namun, ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.
"Jadi jangan gampang komplain," kata dia.
Sebagai negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.
Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah. Ia pun kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan.
"Ini manajemen negara sebesar kita gak mudah, artinya direktur utama BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," kata Jokowi.
3. Jokowi kerap melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit
Setkab/Humas/Deny SJokowi mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut. Setiap kali ke daerah, ia selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.
"Di Papua, di Nabire, gak ada rencana ke rumah sakit saya masuk ke RSUD di Nabire. Saya mau kontrol, saya mau cek, dan suaranya 'Pak, ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar'. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit gak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.
Namun, ia mengaku tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan.
"Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangeten," kata Jokowi dengan intonasi suara yang sangat ditekankan.
Baca Juga: Jokowi Jelaskan Soal Cukai Rokok dan Defisit BPJS Kesehatan
Berita Terkini Lainnya
