Absen Raker DPR, Komisi II akan Kirim Surat Teguran Keras ke Menkumham
Surat teguran akan ditembuskan ke Presiden Jokowi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly absen dari Rapat Kerja Tingkat I dengan Komisi II dalam membahas pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir menolak atau menerima terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember.
Akibatnya, Komisi II sepakat untuk menunda pembahasan dan akan melayangkan surat teguran keras untuk Menkumham kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
“Saya kira kita bisa simpulkan rapat ini kita tunda,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat menutup rapat, Senin (29/6).
“Dan yang kedua kita juga simpulkan atas saran bapak sekalian, kom II sampaikan teguran keras kepada Menkumham yang kita nilai bukan hanya tidak menghargai institusi, tapi juga tidak menghargai proses politik hukum yang selama ini kita jalani,” sambungnya.
Baca Juga: DPR Minta Menkumham Melanjutkan Pembahasan RUU KUHP
1. Menkumham tak merespons undangan Komisi II
Sebelumnya, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pihaknya tidak mendapatkan konfirmasi kehadiran dari Menkumham sejak Komisi II mengirimkan undangan rapat.
“Kita sudah mengundang beliau secara resmi sebagai dua lembaga negara, tentu harusnya kita saling menghormati. Oleh karena itu, menurut hemat saya tentu harus ada informasi yang jelas tolong diminta konfirmasi kepada Kemenkumham apa penyebab beliau tidak hadir pada saat ini. Kalau memang nyatanya tidak hadir karena ditugaskan oleh Presiden, saya berpendapat kita tunda saja kegiatan ini,” ujar Guspardi dalam rapat.
Baca Juga: Gemas dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle