TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Fraksi PPP Risih dengan Twit Jokowi soal Penundaan RUU Ciptaker

PDIP pun akhirnya mengklarifikasi twit dari Jokowi

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi, mengaku risih dengan twit Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelum direvisi. Jokowi saat itu menyatakan sepakat dengan DPR untuk menunda pembahasan pada klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.

"Twit dari Presiden Jokowi yang meminta bahwa RUU Cipta Kerja ini ditunda terlebih dahulu. Padahal beberapa waktu yang lalu, Presiden clear dengan pimpinan DPR bahwa terkait RUU Cipta Kerja yang ditunda adalah klaster ketenagakerjaan, ini ada informasi terbaru," kata Baidowi saat rapat Baleg secara virtual, Senin (27/4).

Baca Juga: Jokowi Sepakat Tunda Pembahasan Pasal Ketenagakerjaan RUU Ciptaker

1. PPP minta twit Jokowi diklarifikasi

Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, Kamis (27/2). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Pemilik nama sapaan Awiek itu menilai, twit Jokowi terkesan tak ingin ikut campur tangan dalam pembahasan RUU Ciptaker. Dia meminta informasi soal twit Jokowi itu diluruskan.

Sebab, ia tak ingin publik menilai DPR yang menginginkan RUU Ciptaker ini dibahas.

"Kalau memang surat yang resmi kepada DPR hanya menunda klaster ketenagakerjaan, oke lanjut, tetapi paling tidak kami meminta kepada Presiden, pemerintah, tidak memberikan informasi yang berbeda di ruang publik. Supaya apa? Supaya kita sama-sama clear persoalan ini," ujarnya.

2. PDIP mengklarifikasi twit Jokowi

Cuitan Presiden Joko “Jokowi” Widodo soal penundaan RUU Ciptaker (Facebook/Jokowi)

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang juga Wakil Ketua Baleg DPR menyebut twit tersebut sudah tidak ada lagi di laman Twitter Jokowi. Namun dia memberi catatan, bila pemerintah ingin membatalkan pembahasan RUU Ciptaker, seharusnya menarik draf dari DPR.

"Meski pun kita harus mengikuti tata urutan cara yang ada tapi opini publik itu menjadi penting, jangan sampai kemudian seolah-olah DPR sendiri yang ingin membahas. Tapi sudah dicek lagi, twitnya sepertinya sudah hilang yang itu, sudah diganti," sebut Rieke.

"Tetapi tentu harapan kita semua ke depannya jangan sampai ada yang kemudian ingin membuat situasi tidak menentu akhirnya DPR yang disalahkan, padahal kita beracara sesuai prosedur yang ada," sambungnya.

Baca Juga: Bahas RUU Ciptaker, Baleg Hadirkan 3 Pakar untuk Memberikan Masukan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya