TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Haji 2020 Batal, PKS: Pemerintah Harus Hati-hati Kelola Dana Jemaah!

PKS merespons dana haji digunakan untuk memperkuat rupiah

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Verified
Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, meminta agar pemerintah agar berhati-hati mengelola dana haji 2020. Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi isu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah.

Menurut Jazuli, soal dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jemaah.

"Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai Rp135 triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jemaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ungkap Jazuli saat dihubungi, Kamis (3/6)

Baca Juga: Prosedur Pengembalian Uang Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat

1. Jazuli berharap dana haji dikelola dengan hati-hati

ANTARA FOTO/Arnas Padda

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, transparansi adalah semangat yang ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR.

"Semangatnya, kita mau dana jemaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jemaah haji itu sendiri, untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jemaah yang lama," ujar Jazuli.

2. Jazuli minta BPKH mengklarifikasi soal penggunaan dana haji untuk penguatan rupiah

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) A Iskandar Zulkarnain/ IDN Times Panji Galih
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Mantan Pimpinan Komisi VIII DPR ini menegaskan, bahwa tidak boleh ada tujuan lain pengelolaan dana haji di luar kepentingan dan manfaat buat jemaah, apalagi untuk penguatan rupiah.

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apa pun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti sudah trending tagar #balikindanahaji di media sosial. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji," ujar Jazuli.

3. Jazuli meminta agar BPKH lebih transparan soal anggaran

(Ilustrasi uang) IDN Times/Ita Malau

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap, BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. Sebaliknya menurut dia, BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jemaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jemaah haji," ujar Jazuli.

Baca Juga: Cerita Calon Jemaah Haji Bandung 7 Tahun Menanti, Gagal Haji Tahun Ini

Topik:
Haji
Ibadah Haji
Dana haji
DPR RI
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Alami Mati Mesin, Minibus di Bekasi Ringsek Tertabrak Kereta

Pegawai Swasta di Jakarta Diimbau WFH Selama Gelaran KTT ASEAN

Puspom TNI Periksa Mayor Dedi Hasibuan karena Geruduk Polres Medan

Industri Kreator Ekonomi Digital Miliki Potensi Besar di Masyarakat

Vonis Istri Sambo Diskon 50 Persen, Pengacara Brigadir J: Tidak Adil!

Johnny G Plate Ngaku Marah Proyek BTS Kominfo Tak Selesai

Richard Eliezer Sudah Bebas Bersyarat pada 4 Agustus

Kutip Hasil Riset KPK, Mahfud: Korupsi Meningkat Setiap Jelang Pemilu

Pengacara Brigadir J Curiga Ada Lobi Politik di Balik Hukuman Sambo Cs

Kemenag Bentuk Tim Cek Buku PAI MTs yang Diduga Muat Materi Menyimpang