KSPI Ungkap Mengapa Buruh Hengkang dari Pembahasan Awal Omnibus Law

2. KSPI juga kecewa dengan DPR

Karena tidak menemui titik temu, KSPI langsung ke DPR untuk meminta agar usulan-usulan buruh dimasukkan. DPR akhirnya membuat tim perumus untuk mengadopsi aspirasi buruh.

“DIM sudah oke, udah ada kesepakatan tujuh fraksi kok tidak ada yang berubah? Ini DPR kemana ‘taringnya’ yang katanya wakil rakyat, apa mereka hanya wakil partai,” ujar Iqbal.

3. KPSI mundur dari pembahasan pada Juli 2020

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono kepada IDN Times menjelaskan, KSPI memutuskan mundur sebagai tim teknis pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada Juli 2020 lalu. 

Unsur pekerja dalam tim teknis ini beranggotakan 15 orang, terdiri dari perwakilan KSPSI AGN (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI Yoris (3 orang), KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), K. SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang), FSP KAHUTINDO (1 orang). Sedangkan unsur Apindo/Kadin berjumlah 15 orang dan unsur pemerintah 25 orang.

Dalam keterangan persnya saat itu, Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, KSPI mundur karena tidak menemui titik temu dalam pembahasan. Dijelaskannya, tim ini bertemu pertama kali pada tanggal 8 Juli 2020.

Dalam pertemuan pertama, serikat pekerja yang tergabung di dalam Majelis Pakerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI serta atas persetujuan serikat buruh yang lain menyerahkan satu konsep bersama draft sandingan RUU dari serikat pekerja kepada pemerintah dan unsur Apindo/Kadin secara tertulis.

Isi dari draf itu berisi analisa dan pandangan serikat buruh mengenai dasar penolakan mereka terhadap klaster ketenagakerjaan, kemudian mengusulkan agar UU No 13 Tahun 2003 dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi pekerja/buruh.