Mahfud MD: Pilkada Langsung atau Tidak, Sama-sama ada Politik Uang
Mahfud usul pilkada sebaiknya kembali ke DPRD
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi diwarnai politik uang.
Mahfud MD mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda modelnya saja.
"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia dikutip ANTARA, Sabtu (5/9/2020).
Baca Juga: Politik Uang Diprediksi Jadi Akar Masalah Pilkada Serentak 2020
1. Politik uang pasti ada di pilkada
Mahfud mengatakan ketika ada perdebatan tentang pilkada seharusnya langsung atau tidak, dia sudah pernah menyampaikan, "bahkan ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja."
"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu," paparnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Bulan Depan 99,99 Persen akan Terjadi Resesi Ekonomi