TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Serikat Buruh, Kata Puan Jangan Cuma Bisa Demo Omnibus Law!

Puan minta Serikat Pekerja sampaikan aspirasi secara legal

Ilustrasi tolak Omnibus Law massa buruh datangi gedung DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons gerakan demo massa yang dilakukan ke Kementerian Perekonomian, DPR RI dan 20 Provinsi oleh serikat buruh, Selasa (25/08/2020). Ia meminta agar serikat buruh menyampaikan aspirasi secara legal dan formal.

"DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dikutip ANTARA, Selasa (25/08/2020)

Sebab, Puan menilai penyampaian aspirasi melalui demo merugikan masyarakat lainnya, baik pengguna jalan maupun risiko kerumunan, karena bisa terpapar COVID-19.

Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Omnibus Law Tidak Bisa Langsung Tancap Gas di 2021 

1. DPR tetap akan melanjutkan RUU Cipta Kerja

Ratusan buruh lakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut, guna menyampaikan aspirasi (IDN Times/Indah Permata Sari)

Puan menegaskan DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Kerja secara cermat, hati-hati, terbuka, transparan dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," ujar Puan.

2. DPR-Serikat Pekerja telah melakukan pertemuan, menghasilkan kesepakatan

Ratusan buruh lakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut, guna menyampaikan aspirasi (IDN Times/Indah Permata Sari)

Sebelumnya, DPR RI sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020.

Pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Baca Juga: Polisi: Kerusuhan Demo Omnibus Law Sudah Direncanakan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya