Soroti Sila Pertama, PKS Tolak Pancasila Jadi Trisila dan Ekasila

2. PKS mendesak agar pembahasan RUU HIP dihentikan

Fraksi PKS, kata Jazuli, menyatakan dengan tegas RUU HIP harus memasukkan usul perbaikan fundamental, yang hari ini menjadi catatan kritis ormas-ormas dan publik secara luas.

“Jika tidak, menurut saya sebaiknya RUU ditarik atau dibatalkan pembahasannya,” ujar Anggota Komisi I DPR ini.

Jazuli menegaskan, fraksinya akan memperjuangkan aspirasi ormas dan masyarakat luas yang keberatan pembahasan RUU HIP tetap dilanjutkan. Sejumlah ormas besar seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi otonom Nahdlatul Ulama (NU) serta berbagai kalangan mendesak agar pembahasan RUU HIP dihentikan, karena berbagai catatan subtantif dan rawan membuka polemik ideologis yang kontraproduktif.

"Fraksi PKS satu-satunya Fraksi yang sejak awal tegas bersikap soal RUU ini. Kami mempelajari dengan cermat naskah akademik maupun pasal-pasal RUU dan menyimpulkan bahwa RUU bermasalah secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Konstruksinya mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," kata dia.

3. Pasal kontroversial di dalam RUU HIP

Dalam draf RUU HIP, Pasal 7 menyebutkan mengenai ciri pokok Pancasila. Dalam Pasal 7 ayat (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Ayat (2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.