Vaksinasi Massal Ditunda, DPR Tetap Tuntut Transparansi Uji Klinis

2. Uji klinis tahap 3 dalam proses follow up, dua bulan pascainjeksi

Mufida menjelaskan, bisa saja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan ijin penggunaan darurat atau emergeny used authorization (EUA) agar vaksin bisa segera digunakan untuk kepentingan mendesak. Namun, untuk mengeluarkan UEA ini ada syarat follow up dua bulan pascainjeksi terhadap objek yang telah diinjeksi dua kali.

“Dan persyaratan ini yang belum dipenuhi dari uji klinis tahap 3. Sehingga penundaan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat,” ujar dia.

3. Vaksinasi COVID-19 tidak perlu tergesa-gesa

Namun lebih dari itu, Mufida meminta agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak perlu tergesa-gesa jika keamanan dan efektivitas vaksin tersebut belum teruji. Demikian pula dengan vaksin yang akan diimpor langsung dalam bentuk jadi, mengingat pemerintah juga telah melakukan penjajakan pembelian dari beberapa produsen vaksin COVID-19.

Meskipun vaksin tersebut dinyatakan aman, namun perlu ada pembuktian efektivitasnya. Ia justru meminta agar Pemerintah tetap fokus pada upaya pengendalian penularan melalui 3T yaitu meningkatkan jumlah tes kepada suspect COVID-19, melakukan tracing secara intensif dari hasil temuan kondirmasi positif serta treatment terhadap pasien.

"Pemerintah juga harus terus menggencarkan kampanye 3M dan melakukan pengawasan pelaksanaan 3M tersebut di berbagai sektor. Apalagi penambahan kasus baru harian masih cukup tinggi dengan rata-rata diatas 3000 kasus per hari," papar Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II ini.

4. Sosialisasi soal vaksin harus hati-hati

Mufida menilai sosialisasi dan kampanye massif tentang vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah, jika tidak hati-hati bisa menimbulkan kesalahan pemahaman. Masyarakat bisa menganggap bahwa pandemik COVID-19 sebentar lagi selesai karena sudah ada vaksin dan tidak menyebabkan masyarakat menjadi longgar terhadap protokol kesehatan.

Padahal vaksin bukan solusi jangka pendek untuk hadapi pandemik ini, melainkan solusi jangka panjang. Dalam jangka pendek tetap harus dengan disiplin 3M oleh masyarakat dan disiplin surveilance dengan 3T oleh pemerintah. Apalagi dengan perhitungan berbasis sains medis, vaksin paling cepat baru bisa tersedia pada Maret 2021.

“Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengkritisi sikap pemerintah yang mengeluarkan opini mengenai vaksin virus corona yang membuat terjadinya kesalahpahaman,” kata Mufida.