Bea Cukai, Polri dan DJKI Teken Perjanjian Hukum Anti Produk Bajakan

2. Polisi sudah tangani 958 perkara pelanggaran KI

Saat ini juga dibentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) penanggulangan status PWL Indonesia di bidang KI yang terdiri dari DJKI, Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Instansi yang tergabung dalam satgas ops ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum, sehingga memudahkan dalam melakukan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran KI," katanya.

Polri telah menangani 958 perkara, dengan rincian 115 perkara dalam proses, 169
perkara sudah dinyatakan P-21, 656 perkara dikeluarkan SP3, 10 perkara diputuskan Henti Lidik dan 8 perkara dilakukan pelimpahan.

3. DJKI dan Kominfo juga tangani ratusan kasus serupa

Sementara DJKI telah menangani 226 perkara, dengan rincian 115 perkara dalam proses, 4 perkara sudah dinyatakan P-21 dan 107 perkara dikeluarkan SP3. Selain itu, Kemenkominfo tercatat dari 2019 hingga 2021 berhasil menutup 456 konten maupun situs yang melanggar hak cipta.

"Penegakan hukum KI ini menjadi hal yang penting untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Sebab, penegakan hukum KI menjadi salah satu indikator bagi sebagian besar negara investor yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia," ujar DJKI Kemenkum HAM.