Kata Komnas HAM Soal Putusan MA Tolak Kebijakan Jokowi Sebar Dokter

2. Teknis yang lebih sejalan dengan ILO

Selain itu MA juga mengatakan bahwa kebijakan Jokowi melanggar UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Namun, Beka mengatakan harus ada aturan teknis yang lebih jelas dalam penggunaan indikator yang ada di Konvensi ILO.

"Dalam pengertian teknis misalnya, kalau kita memakai indikator kerja paksa yang dari ILO kan kemudian misalnya tidak ada pembohongan, tidak ada pembatasan gerak, pengucilan, kemudian bebas dari kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penahanan upah terus kemudian kondisi kerja dan hidup yang menyiksa," katanya.

3. Harus sesuai ILO agar tidak dianggap kerja paksa

Maka dari itu Beka menjelaskan bahwa peraturan dan kebijakan berdasarkan indikator Konvensi ILO dapat dikeluarkan Pemerintah. Sehingga Perpres ini tidak dianggap sebagai aturan kerja paksa pada dokter spesialis.