Komnas Perempuan Desak Bamus DPR Agendakan Sidang Paripurna RUU PPRT

2. Sejumlah amanat dan desakan perlindungan PRT

Komnas Perempuan mengingatkan DPR secara terus menerus, serta publik luas bahwa PRT yang mayoritas adalah perempuan sangat mendesak membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum sebagai manifestasi sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945  Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Di sisi lain, CEDAW Pasal 11 menekankan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi termasuk diskriminasi sistemik terhadap perempuan pekerja di tempat kerja sebagai pengakuan atas kerja-kerja dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. 

“Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga mewajibkan negara mengambil serangkaian langkah untuk menjamin pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga,” jelas Komnas Perempuan.