Komnas Perempuan Desak DPR-Pemerintah Bahas RKUHP dengan Transparan 

2. Belum dipublikasikannya draf dinilai menghambat hak partisipasi

Hingga kini draf terbaru RKUHP belum dapat diakses oleh publik, karena pemerintah belum menyerahkan draf kepada Komisi III DPR.

"Kondisi ini patut disayangkan karena menghambat pemenuhan hak warga negara untuk berpartipasi secara bermakna, dalam pembentukan undang-undang," kata dia.

Hal ini dimandatkan dalam Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Perlu telaah ulang isu krusial lain di RKUHP selain 16 hal yang sudah dibahas

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 25 Mei membahas 16 isu krusial sebagai proses legislasi carry over di periode sebelumnya. Namun, Komnas Perempuan berpandangan bahwa masih terdapat isu krusial lain di samping 16 isu tersebut, yang juga perlu ditelaah ulang sebelum RKUHP disahkan, terlebih terkait disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Telaah ulang perlu menggunakan prinsip uji cermat tuntas (due dilligence) untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga dengan mencermati kemungkinan kerugian pada kelompok rentan, sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU KUHP. Termasuk di dalam pencermatan ini adalah memastikan tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh bias gender," ujar Andy.