Komnas Perempuan Kritik Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKS

2. Pengaturan di KUHP tumpang tindih

Andy melanjutkan, pengaturan di dalam KUHP bertumpang tindih antara pasal tentang perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan.

Pada kasus perkosaan, berupa tindak pemaksaan hubungan seksual di luar penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, maka ditangani sebagai kasus pencabulan.

Kemudian, kasus perkosaan di mana korban tidak berdaya, memiliki kerentanan berlapis sebagaimana perempuan disabilitas, atau pingsan, dikenakan pasal terkait persetubuhan.

"Pada kasus pencabulan dan persetubuhan, ancaman pidana lebih rendah daripada pasal mengenai perkosaan," ujarnya.

3. Perempuan dewasa yang diperkosa tak bisa nikmati jaminan hukum RUU TPKS

Definisi sempit dari perkosaan dan pengaturan pemidanaan, serta hukum acara pidana yang justru kata Andy melemahkan perempuan korban sejak awal, menjadi alasan utama menggagas RUU TPKS pada tahun 2010.

Pelemahan itu, kata Andy, dianggap makin rumit dalam pengalaman perempuan disabilitas korban perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual lainnya.

"Pada masa itu, revisi KUHP juga sudah menjadi wacana, tetapi pembahasannya berlarut-larut," ujarnya.

Karena diatur sendiri, RUU TPKS tak mengurai definisi yang disampaikan tapi tergantung pada perubahan di RKUHP. Pasal jembatan RUU TPKS juga memuat tindak persetubuhan tapi hanya bagi anak. Maka perempuan dewasa di atas 28 tahun, yang diperkosa dalam kondisi tak berdaya atau disabilitas, tak bisa nikmati perlindungan hukum dari RUU TPKS. 

"Mengacu naskah yang dihasilkan oleh panitia kerja Baleg DPR pada 6 April 2022, Komnas Perempuan mengusulkan agar muatan pada Pasal 6c menjadi pasal tersendiri sebagai jembatan untuk mengatasi risiko waktu tunggu penetapan RKUHP," katanya.