Bertemu Ketua MA, Komnas Perempuan Bahas Perlindungan Hukum di Aceh
Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, dalam konferensi pers Amnesty International Indonesia secara daring Senin (13/12/2021). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) merespons masukan dari Komnas Perempuan terkait pemenuhan jaminan hak atas kepastian perlindungan hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya pada penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh.
Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Kamis (24/3/2022). Dialog itu dibarengi dengan penyerahan pertimbangan Komnas Perempuan sebagai sahabat peradilan (Amicus Curiae) atas permohonan judicial review pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan beberapa isu lainnya.
“Dalam konteks penyelenggaraan otonomi khusus Aceh, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat beberapa lapisan persoalan yang penting untuk disikapi oleh Mahkamah Agung karena berhubungan erat dengan akses keadilan hukum, terutama perlindungan perempuan korban pelecehan seksual dan perkosaan,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).
1. Bahas aspek zina dan pemindaan pelaku dengan cambuk
Ilustrasi hukuman cambuk (ANTARA FOTO/Rahmad)Kajian Komnas Perempuan menunjukkan di aspek substansi pengaturan tentang perkosaan menyamakan dengan tidak zina, tanpa pertimbangkan kerentanan perempuan korban dan ditunjukkan dengan sumpah atau bentuk pemidanaan pada pelaku.
Pengaturan serupa juga buat perempuan korban perkosaan rentan terabaikan dengan alasan tak cukup bukti atau diskriminasi dengan delik zina karena dianggap sebagai tindakan sukarela.
Kemudian, pemidanaan pelaku berupa cambuk bisa berisiko keselamatan korban dari tindak balas dendam pasca eksekusi, cambuk juga tak sesuai dengan hukum nasional terkait upaya menghapus penyiksaan.
“Dengan pertimbangan ini, kini berdasarkan Surat Edaran MA No. 3/SEMA 10/2020, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dan perkosaan terhadap anak adalah pidana penjara. Namun, pengaturan ini tidak berlaku untuk kasus dengan korban perempuan di atas usia 18 tahun,” ujar Andy.
Masalahnya lain adalah penguasaan hakim agama pada hukum, pada 2021 Komnas Perempuan juga catat ada 23 perempuan dapat hukuman cambuk.
Baca Juga: Komnas Perempuan Minta MA Tolak Uji Materiil Aturan Kekerasan Seksual
2. Revisi Qanun Jinayat yang kini tengah bergulir di Aceh
ANTARA FOTO/RahmadKomnas Perempuan sudah menyampaikan pertimbangan pengaturan perkosaan dan pelecehan seksual sejak perumusan rancangan Qanun Jinayat. Juga, terus memberikan masukan untuk pertimbangan revisi kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta berbagai kementerian atau lembaga di tingkat nasional yang relevan berdasarkan pengalaman perempuan.
Editor’s picks
MA diminta lakukan langkah strategis atasi hambatan perempuan pada akses kepastian hukum di Aceh. Termasuk dalamnya adalah menggunakan peluang revisi Qanun Jinayat yang kini tengah bergulir di Aceh dengan memberikan pertimbangan untuk:
- Meninjau kembali Pasal 72 Qanun Jinayat yang menjadi dasar mengecualikan perlindungan hukum nasional bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual/pencabulan.
- Memastikan pidana cambuk tidak digunakan dalam tindak perkosaan dan pelecehan seksual.
- Memastikan penguatan upaya pemulihan korban. Juga, memberikan perhatian pada penguatan kapasitas hakim dan pengawasan pelaksanaan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
3. Perbaikan telah disampaikan Komnas Perempuan sejak 2010
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Senin (10/1/2022). (IDN Times/Lia Hutasoit)Komnas HAM mencermati bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2017 juga menjadi terobosan penting untuk memastikan perlindungan hukum perempuan. Oleh karena itu, Andy mengatakan pihaknya turut menyosialisasikan aturan ini dan menjadikan rujukan penyikapan kasus kekerasan perempuan saat proses persidangan.
Masukan lainnya ke MA, adalah soal perbaikan mekanisme persidangan judicial review (Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang) di Mahkamah Agung agar menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.
Kejelasan waktu persidangan dan akses penyampaian pendapat dan pandangan jadi aspek penting perbaikan ini.Pertimbangan dari berbagai pihak akan mendukung hakim melakukan penggalian informasi secara mendalam terhadap isu yang diujikan.
“Masukan terkait perbaikan ini telah disampaikan Komnas Perempuan sejak tahun 2010, dan juga di dalam pandangan Komnas Perempuan pada proses pengujian Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,” kata Andy.
4. MA akan mendalami masalah yang disampaikan
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). ANTARA FOTO/Sigid KurniawanKetua MA Muhammad Syarifuddin mengapresiasi beragam data dan informasi yang disampaikan Komnas Perempuan. Ia mengaku akan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sehingga akses perempuan terhadap perlindungan dapat diwujudkan.
Syarifuddin menyampaikan hasil temuan fakta di lapangan oleh Komnas Perempuan merupakan informasi yang penting disampaikan kepada pemerintah daerah yang sedang melakukan upaya perubahan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan, MA akan mendalami masalah yang disampaikan sehingga akan ada langkah lanjutan yang perlu dilakukan ke depan.
Terkait kondisi di Aceh, informasi yang disampaikan akan didiskusikan pada bidang kamar agama. Ketua MA juga menginformasikan adanya tim terkait keadilan restoratif yang dapat menjadi mitra Komnas Perempuan.
“Ketua MA juga bersepakat mengenai pentingnya perbaikan pada mekanisme persidangan pengujian materiil, namun akan membutuhkan dukungan sumber daya dan infrastruktur. Namun, perbaikan ini dapat diawali dengan memastikan informasi mengenai jadwal persidangan sehingga lebih memudahkan berbagai pihak untuk berpartisipasi memberikan informasi mengenai fakta dan pertimbangan-pertimbangan. Ini akan memperluas khazanah pemahaman hakim dalam memutus perkara demi mewujudkan keadilan,” ujar Andy.
Baca Juga: Komnas Perempuan: Ada Kekerasan yang Melibatkan TNI-Polri
Berita Terkini Lainnya
