TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menkominfo: Jokowi Sudah Teken Supres RUU Perlindungan Data Pribadi

Surat Presiden telah dikirimkan ke DPR akhir pekan lalu

(IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Jakarta, IDN Times – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jhonny G Plate menggelar konferensi pers terkait perkembangan Revisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Jhonny menjelaskan bahwa saat ini Presiden Joko 'Jokowi' Widodo sudah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir pekan lalu.

“Supres ditandatangani akhir minggu kemarin, dan Presiden menugaskan Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU bersama DPR,” kata Johnny di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (28/1).

Baca Juga: Meutya Hafid: Indonesia Terbelakang dalam Perlindungan Data Pribadi

1. Menkominfo berharap DPR segera memproses RUU PDP

Konferensi Pers Update RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (IDN Times/Lia Hutasoit)

Johnny menjelaskan bahwa adanya RUU PDP ini dapat membantu jalannya investasi-investasi di bidang data telekomunikasi dari korporasi global yang saat ini telah siap namun masih menunggu adanya RUU tersebut.

“Kami tentu berharap proses politik yang akan terjadi di parlemen dan tinggi DPR RI bisa berlangsung dengan cepat dan tentu secara terbuka dengan membuka ruang yang lebar tiap pagi partisipasi publik,” kata dia.

2. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam UU ini

(IDN Times/Reynaldy Wiranata)

RUU ini membuat 15 Bab dengan 72 Pasal maka dari itu menurut dia ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini, mulai dari data sovereignty dan security, yakni kedaulatan data dan demi keamanan data negara, lalu terkait dengan masalah pemilik data baik itu data pribadi maupun data spesifik lainnya.

“Yang ketiga data user, pengguna data, yang membutuhkan data yang akurat, ter-update, terverifikasi dengan baik, juga dalam hal ini ya pengaturan lalu lintas data khususnya lalu lintas data antar negara atau crosboder data fload,” katanya.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Akan Diabaikan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya