Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melarang pemasangan papan iklan produk rokok di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan akan ada pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang membiarkan papan reklame atau iklan rokok serta zat adiktif terpampang di publik.
"Ya ini masih berproses dalam penerapan regulasi, pasti ada reward dan punishment," kata dia di Balai Kota, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Produsen Rokok Marlboro Berencana Setop Penjualan di Inggris
1. Jual rokok boleh tapi iklannya dilarang
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta) Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan opsi bagi para produsen rokok yang mengiklankan produknya adalah dengan menutup bagian gambar rokok itu atau dengan tidak menayangkan sama sekali.
"Jualan rokok sih boleh, yang gak boleh reklamenya, tayangan iklannya gak boleh," kata dia, Selasa (14/9/2021). "Kalau reklamenya dia (pelaku atau tempat usaha) tayangkan iklan rokok, maka harus diturunkan, kontennya harus diturunkan," sambungnya.
Baca Juga: Pengusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Dasar hukum penutupan reklame rokok di Jakarta
Ilustrasi IDN Times/Haikal Adithya Beberapa waktu lalu, Satpol PP Jakarta Barat melakukan penertiban papan reklame yang berisi iklan rokok. Mereka menutupi dengan stiker, poster iklan rokok yang ada di toko kecil, minimarket, hingga supermarket.
Kegiatan ini berangkat dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame serta dalam Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.
Baca Juga: Dilarang Merokok Saat Naik Motor, Ini Sanksi Hukumnya
3. Anies minta gedung pasang tanda larangan merokok dan reklamenya
Sebanyak 4,1 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan 658 botol liquid vape (rokok elektrik) dimusnahkan Bea Cukai Tegal, Selasa (3/12) siang. IDN Times/Haikal Adithya Dalam Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2021 yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 Juli 2021, termaktub tiga hal terkait larangan merokok.
Seluruh pengelola gedung diminta melakukan pembinaan kawasan dilarang merokok untuk seluruh area gedung di DKI Jakarta. Caranya, dengan memasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui orang di area gedung.
Selain itu, pengelola juga wajib memastikan tidak ada yang merokok di kawasan dilarang merokok. Kemudian, tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok.
"Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam maupun di luar ruangan, termasuk memajang kemasan atau bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan."
