Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Catatan Komnas Perempuan

2. Kesetaraan gender dalam pemerintahan

Komnas Perempuan juga mengamati bahwa implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender yang substantif, masih menjadi persoalan. Hal ini, menurut Bahrul, terlihat dari sejumlah kegiatan di tingkat kementerian yang diisi seluruhnya narasumber laki-laki.

Serta, minimnya jumlah perempuan dalam proses seleksi sejumlah lembaga independen oleh panitia seleksi, yang keanggotaan dari panitia tersebut ditunjuk Jokowi. 

Terlebih, kata Bahrul, dalam penanganan pandemik COVID-19 yang lamban untuk menyikapi kerentanan perempuan, seperti layanan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan, melahirkan, dan keluarga berencana.

"Kajian Komnas Perempuan mengenai dinamika keluarga di masa pandemi menunjukkan bahwa beban perempuan berlipat daripada laki-laki selama masa pandemi," ujar dia.

3. Hambatan yang dibawa dari periode sebelumnya

Bahrul juga menjelaskan hambatan lain dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf adalah sejumlah persoalan dari periode lalu, yang juga belum memperoleh ruang untuk segera diatasi. 

"Salah satunya adalah upaya optimal dalam mengatasi kebijakan diskriminatif atas nama otonomi daerah, yang menghadirkan kerugian tidak proporsional pada perempuan," kata dia.

Apalagi, kata Bahrul, soal kondisi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu yang terkesan gantung, serta korban intoleransi agama yang terus bertambah di tahun 2020.