TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Stafsus BPIP: Perlu Menggerakkan Pasukan Militer untuk Lindungi Natuna

Masalah Natuna harus diselesaikan dengan hukum internasional

KRI Teuku Umar-385 mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan, masalah terkait Natuna harus diselesaikan secara hukum internasional.

Alasannya, karena Indonesia memiliki posisi yuridis yang cukup kuat. Dia menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi kasus Natuna dengan Tiongkok.

Baca Juga: Natuna Memanas, Cek Kekuatan Militer Indonesia Vs Tiongkok

1. Indonesia perlu menggerakkan pasukan militer guna melindungi wilayah kedaulatan RI

(KRI Tjiptadi-381 saat sedang melakukan Operasi Siaga Tempur Natuna 2020) ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Romo Benny mengatakan, Indonesia perlu melindungi kawasan perairan Natuna dengan menggerakkan pasukan militer guna melindungi wilayah kedaulatan RI.

Langkah lainnya, perlu membangun opini serta diplomasi di kawasan Asia dan dunia bahwa Natuna wilayah Kedaulatan RI

"Lewat upaya diplomasi dan menggalang dukungan internasional," kata Romo Benny melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).

2. Elite politik harus satu suara dengan kebijakan Presiden

(Kapal nelayan di Selat Lampa, Natuna) ANTARA News/Natisha Andarningtyas

Selanjutnya, Romo Benny mengatakan, elite politik perlu satu suara dengan kebijakan Presiden dalam merespons hal ini.

"Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Presiden," katanya.

Lebih jauh, dia mengatakan, masyarakat harus bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah. "Dalam arti menjaga kedaulatan NKRI dengan cara bermartabat," ujarnya.

Baca Juga: Mengenal ZEE, Istilah yang Kerap Digunakan Saat Perselisihan Natuna

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya