Ini Persiapan Setya Novanto Jelang Sidang Pokok Perkara

2. Pertanyakan sikap BPKP

Maqdir pun mengaku heran dengan sikap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyebut adanya kerugian negara dalam proyek E-KTP.  Padahal dana proyek tersebut sebelumnya telah disetujui oleh BPKP sebelum diajukan ke DPR.

"Jangan lupa, bahwa kerugian keuangan negara itu atas satu surat atau penghitungan yang dilakukan oleh BPKP. Tetapi BPKP pula-lah yang menyetujui sejumlah angka pengadaan dari E-KTP ini," tambahnya.

"Kenapa ada perbedaan? Kesalahannya ada di mana? Apakah memang betul seluruh komponennya untuk satu E-KTP itu dan seluruh pembiayaannya dihitung oleh yang menghitung kerugian keuangan negara ini atau tidak?," tanya Maqdir.

Namun, untuk memanggil BPKP ke persidangan, disebutkan Maqdir adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.