15 Tahun Tewasnya Munir, Jokowi Didesak Lakukan Hal Ini

2. Usaha yang sudah dilakukan Koalisi

Koalisi telah melakukan berbagai daya upaya, termasuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2016, saat dikabarkan bahwa laporan TPF tidak berada di Kementerian Sekretaris Negara.

Upaya hukum yang diambil, mengarahkan pada fakta dokumen laporan TPF adalah dokumen yang terbuka untuk publik, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak mengumumkan laporan tersebut.

"Alih-alih melaksanakan putusan tersebut dengan mengumumkannya, Presiden melalui Kemensetneg justru mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan, laporan tersebut tidak dimiliki atau dikuasai oleh Presiden maupun Kemensetneg," tulis Koalisi Keadilan untuk Munir dalam keterangan tertulisnya.

Alasan–alasan ini dirasa diafirmasi oleh PTUN, yang mengabulkan keberatan tersebut dengan menyatakan, dokumen laporan TPF bukan merupakan dokumen publik, sehingga tidak dapat diakses oleh publik.

3. Jokowi didesak umumkan hasil penyelidikan TPF

Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengumumkan seluruh hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat. Hal ini penting sebagai bentuk amanat Perpres No. 111 Tahun 2004, juga untuk menindaklanjuti rekomendasi hingga tuntas.

Selain itu, Jokowi juga diharapkan dapat bersikap tegas dan serius dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir, dengan memanggil Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, maupun pejabat terkait guna menentukan langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan kasus Munir.