TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Catat! Ini Syarat Guru Honorer Menerima BSU Kemendikbud

Ada lima syarat yang harus dipenuhi nih

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X, Senin 16 November 2020 (Tangkap layar Website/dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen/id/10)

Jakatra, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim memastikan, para pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS mendapat Bantuan Subisidi Upah (BSU) Rp1,8 juta. Tetapi,  ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mereka untuk mencairkan bantuan tersebut.

Para pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS tak usah khawatir. Nadiem memastikan syarat yang dikeluarkan Kemendikbud terbilang sederhana. 

"Dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari 2 juta penerima," ujar Mendikbud dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR yang disiarkan secara daring pada Senin (16/11/2020).

Baca Juga: Siap Masuki Tahap II, Kemendikbud Gelontorkan 35,7 Juta Subsidi Kuota

1. Lima syarat yang harus dipenuhi untuk jadi peneriman BSU dari Kemendikbud

Nur Rohim bersama anak didiknya (Dok.Pribadi/Nur Rohim)

Syarat pertama yang disampaikan Mendikbud untuk bisa menjadi penerima BSU adalah berstatus Warga Negara Indonesia. Kedua, para penerima BSU tidak menerima subsidi atau bantuan subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Agar tidak tumpang-tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan oleh Kemenaker, itu cukup wajar," ujar Mendikbud dalam paparannya.

Syarat ketiga, penerima berstatus non-PNS. Syarat keempat, penerima dipastikan tidak menerima salah satu bantuan atau pun semi bansos lainnya, seperti Kartu Pra-Kerja, hingga 1 Oktober 2020.

"Karena itu jumlahnya malah bisa dibilang sama, jumlah bantuan sosial tunainya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan bansos dari Kemenaker ataupun juga yang semi bantuan dari Pra-Kerja," ujar dia lagi.

Syarat kelima adalah para penerima berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulannya.

Syarat-syarat ini dinilai Nadiem cukup sederhana untuk dilakukan.

2. Kemendikbud tetapkan syarat dengan belajar dari subsidi Kuota

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X, Senin 16 November 2020 (Tangkap layar Website/dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen/id/10)

Mas Menteri, begitu Nadiem akrab disapa, terang-terangan menyebut, Kemendikbud bakal menjadikan pemberian Subsidi Kuota selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), selama masa pandemik COVID-19 sebagai referensi penetapan syarat.

"Kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan," ujar Mas Menteri. "Sehingga eksekusi atau pelaksanaan daripada program bantuan apapun itu bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana secara efisien," lanjut dia lagi.

Baca Juga: Anggaran Asesmen Nasional Rp155 Miliar, Kemendikbud: Tidak Semahal UN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya