DPR Belum Juga Terima RUU Perlindungan Data Pribadi WNI

2. Pemerintah harus berupaya melindungi data WNI

Menurut Supiadin, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo, berupaya melindungi data pribadi dengan menambahkan nomor identitas kependudukan (NIK) pada saat registrasi nomor telepon seluler.

"Nomor telepon seluler ini juga menjadi syarat pada saat registrasi media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan instagram," ujar Supiadin.

3. Pemerintah telah mengusulkan pembuatan undang-undang terkait perlindungan data pribadi

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sukamta menambahkan, data pribadi rawan dicuri dan disalahgunakan oknum, terutama di dunia maya atau digital. Menurut Sukamta, penyebaran nomor telepon seluler harus disikapi secara hati-hati, karena melalui nomor telepon seluler dapat dilacak posisinya maupun data pribadi lainnya.

Guna melindungi data pribadi WNI, menurut dia, pemerintah telah mengusulkan pembuatan aturan perundang-undangan data pribadi.

"Pemerintah juga sudah mendaftarkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas di DPR RI tahun 2016. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum menyerahkan RUU Perlindungan Data Pribadi," tutur Sukamta.