TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bupati Jember: Anggaran Rp 107 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Bupati serahkan tanggungjawab ke ASN

Sidang paripurna DPRD Jember. IDN Times/Istimewa

Jember, IDN Times - Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan Nota Pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Jember Tahun Anggaran 2020 di depan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jember, Selasa (22/06/2021).

1. Belum bisa jawab BPK

Bupati Jember Hendy Siswanto. IDN Times/Istimewa

Dalam laporan tersebut, terdapat penggunaan anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 107 Miliar. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diterimanya.

"Paling krusial masih ada anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp107 miliar sesuai dengan LHP BPK, sehingga hal itu yang membuat saya sedih,” kata Hendy, Rabu (23/6/2021).

Anggaran sebesar Rp 107 milyar mulanya dilaporkan sebagai penanganan COVID-19, namun BPK belum bisa menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, karena penggunaan yang tidak transparan.

2. Nilai sulit dipertanggungjawabkan

Ilustrasi Tagihan (IDN Times/Mardya Shakti)

Hendy sendiri belum tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut, mengingat penggunaan anggaran tersebut tidak disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan terjadi pada masa pemerintahan bupati sebelumnya.

"Kami minta teman-teman ASN yang dulu mengerjakan anggaran itu yang menjawab laporan yang diminta BPK, namun secara pribadi saya menilai hal itu sulit untuk dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca Juga: Kantor DPRD Jember Lockdown, Bupati hingga Jurnalis Tes Swab Massal

Verified Writer

Mohamad Ulil Albab

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya