Anggota DPR Minta BPDPKS Diaudit karena Rugikan Petani Sawit
Petani dipungut biaya, tapi bantuan diserahkan ke koperasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diaudit. Hal itu karena dianggap telah merugikan petani sawit.
Rudi mengaku mendapat laporan dari petani sawit yang merasa kecewa, karena BPDPKS memberikan bantuan alat berat kepada koperasi. Padahal, para petani yang dipungut iuran dan tidak mendapat bantuan dana.
"17 juta petani sawit yang dipungut biaya oleh BPDPKS kecewa semua. Mereka butuh bantuan bibit dan pupuk, tapi kok BPDPKS malah beri bantuan ke koperasi atas rekomendasi Wilmar," ujar Rudi melalui pesan singkat kepada IDN Times, Selasa (22/11/2022).
Baca Juga: Ombudsman Mau Audit BPDPKS Tahun Depan, Ada Apa?
Baca Juga: Banyak Kampanye Negatif Soal Sawit, Ini yang Dilakukan BPDPKS
1. Pertanyakan cara pemberian bantuan oleh BPDPKS
Rudi mempertanyakan cara pemberian bantuan oleh BPDPKS kepada petani sawit. Menurutnya, yang lebih membutuhkan bantuan adalah petani, bukan koperasi besar.
"Logikanya di mana? Petani sawit kecil rata-rata butuh bibit, pupuk dan lain-lain," ucap dia.