Momen Pertemuan Gerindra-PDIP hingga Muncul Wacana Koalisi
Pertemuan dilakukan secara resmi atas nama partai dan tidak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai politik yang ada di Indonesia hingga kini belum ada yang menyatakan saling berkoalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).
Meski demikian, sejumlah pertemuan formal maupun non-formal kerap dilakukan oleh para petinggi kedua partai pada 2021.
Pada Selasa (24/08/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Di kantor DPP PDIP tersebut, Muzani bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Mereka melangsungkan pertemuan tertutup. Saat konferensi pers secara daring, Hasto mengatakan, pertemuan ini adalah silahturahmi.
"Kemarin kami melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri tentang rencana kunjungan silahturahmi dari seluruh jajaran Partai Gerindra," ujar Hasto.
Baca Juga: Sekjen Gerindra Akan Sering Injakkan Kaki ke DPP PDIP, Sinyal Koalisi?
Baca Juga: Gerindra Ingin Menangkan Prabowo di Jawa Tengah saat Pemilu 2024
1. Pertemuan dilakukan secara tertutup
Pertemuan Gerindra dan PDIP dilakukan secara tertutup. Di tempat yang sama, Muzani mengatakan, pertemuan ini merupakan silahturahmi. Muzani pun berterima kasih karena kunjungan Gerindra diterima baik oleh PDIP.
"Pertemuan kita ini sebenarnya adalah pertemuan tindak lanjut dari pembicaraan tidak langsung antara saya dengan Mas Hasto beberapa waktu yang lalu," kata Muzani.
Usai memberikan keterangan kepada awak media, PDIP dan Gerindra makan siang bersama. Setelah itu, dilakukan pembicaraan secara tertutup. Apakah pertemuan ini untuk koalisi Pilpres 2024?
Hasto mengaku nostalgia saat menemui kader Gerindra. Dia membicarakan saat Megawati dan Prabowo Subianto menjadi pasangan calon (paslon) di Pilpres 2009.
"Ternyata kita bisa melihat bagaimana ketika demokrasi yang menghalalkan segala cara, dengan manipulasi DPT (daftar pemilih tetap), demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen dari KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu, itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," ucapnya.
Baca Juga: Akui Jawa Tengah Kandang Banteng, Gerindra Gak Mau Jauh Sama PDIP