TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Mulai Salurkan BST di Masa PPKM Darurat

Penyaluran BST dilakukan secara bertahap

Ilustrasi (IDN Times/Ita Malau)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat mendapat bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat Jawa-Bali diberlakukan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir, mengatakan pemerintah kini sudah mulai menyalurkan bansos tersebut.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat bank himbara. Sedangkan yang untuk PT POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/7/2021).

Muhadjir mengatakan bantuan itu diberikan kepada keluarga yang terdampak pandemik COVID-19. Menurutnya, 10 juta keluarga yang menjadi target BST juga di dalamnya terdata masyarakat miskin baru akibat adanya pandemik COVID-19.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Cairkan Bansos Pekan Ini

1. Pemerintah janji verifikasi penerima BST lebih rapi

Warga penerima PPU mendapatkan dana BST dari Sekda PPU, Tohar (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Muhadjjir mengatakan penyaluran BST di masa PPKM Darurat akan disalurkan dan diawasi secara ketat. Menurutnya, data verifikasi juga akan lebih baik dibanding tahun lalu.

"Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," katanya.

Muhadjir mengatakan pemerintah juga berupaya merapikan data penerima bansos agar tidak terjadi lagi data penerima ganda. Dia mengatakan data penyaluran tahun ini lebih rapi.

"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," ujarnya.

2. Minta RT/RW lakukan kontrol penyaluran

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Muhajdir meminta kepada warga penerima untuk membelanjakan BST sesuai untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Pertama yaitu dana yang dikirim melalui bank himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil, dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta kepada RT/RW untuk melakukan kontrol dalam penyaluran BST. Dia juga meminta nama-nama penerima BST untuk dipasang di balai desa.

"Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT Dana Desa, sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor balai desa, biar semua orang lihat kalau nanti ada kepala desa atau pamong yang nyeleweng biar ketahuan," kata Muhadjir.

"Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Baca Juga: Anggaran PEN Bakal Ditambah Rp225 Triliun untuk PPKM Darurat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya