TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polri Disebut Bisa Atasi Konflik Horizontal di Tahun 2023

Politik jadi faktor utama dianggap pemicu konflik horizontal

Ilustrasi Gedung Mabes Polri (polri.go.id)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan survei terhadap lembaga negara yang dipercaya bisa mengatasi potensi ancaman pada 2023. Survei itu dilakukan pada 5-16 Desember 2022.

Survei ini menggunakan metode cluster sampling dengan melibatkan 900 responden. Margin off error dalam survei ini sekitar 2 persen, dengan tingkat kepercayaan 98 persen.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, mengatakan, ada empat indikator potensi ancaman tahun 2023 di Indonesia.

"Keempat indikator itu yakni stabilitas Nasional dan ancaman resesi ekonomi, politik identitas, kekerasan horizontal dan separatisme Papua, terorisme dan ancaman ideologi," katanya, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Survei LPI: BIN Dipercaya Jadi Lembaga yang Bisa Atasi Potensi Ancaman 2023

Baca Juga: Survei LPI: Kinerja Kepala BIN Sejajar dengan Panglima TNI

1. Indikator potensi kekerasan horizontal dan separatisme Papua

Diskusi terhadap hasil survei terhadap spektrum potensi ancaman 2023, Jumat (23/12/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

LPI memberikan sejumlah indikator terhadap responden terkait potensi kekerasan horizontal dan separatisme Papua. Berikut indikatornya:

- Apakah setuju/yakin akan ada potensi kekerasan antarpendukung partai pada 2023?
Pada indikator ini, publik menyatakan setuju sebanyak 36,75 persen, tidak setuju 27 persen, sangat setuju 22 persen dan sangat tidak setuju 14,25 persen.

- Apakah setuju/yakin ada potensi kekerasan antarpendukug capres/cawapres pada 2023?
Responden menyatakan setuju 31,50 persen, sangat setuju 18 persen, tidak setuju 27,50 persen, sangat tidak setuju 23 persen

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya potensi kekerasan horizontal ada 2023

Ilustrasi partai politik. Foto: Ist.

Berikut faktor yang menyebabkan potensi kekerasan horizontal terjadi pada 2023:

- Politik: 27.50 persen
- Sosial: 26,25 persen
- Ideologi: 24 persen
- Ekonomi: 22,25 persen

Baca Juga: Hasil Survei KPK: Indeks Integritas Polri Tahun 2022 Anjlok

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya