Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta kepada pejabat publik menjadikan momen bulan Ramadan tak hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Dedi meminta kepada para pejabat juga harus bisa berpuasa dari ketergantungan barang impor.
"Khususnya bagi pejabat pemerintah, puasa harus membawa dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas," ujar Dedi dilansir ANTARA, Minggu (3/4/2022).
Baca Juga: Usai Marah-marah soal Impor, Jokowi Teken Inpres Produk Dalam Negeri
Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Gemar Impor Barang
1. Puasa barang impor dapat menguntungkan perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (IDN Times/Irfan Fathurohman) Dedi menerangkan, puasa barang impor dapat menguntungkan perekonomian Indonesia. Sebab, transaksi jual-beli yang dilakukan dananya akan berputar di Tanah Air. "Apalagi kalau barang tersebut ada di Indonesia dengan kualitas yang sama, tidak perlu impor," sambungnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mencontohkan, barang yang tidak perlu diimpor berupa kebutuhan pokok seperti beras. Menurutnya, barang tersebut keberadaannya melimpah di Indonesia.
"Berpuasalah dari keinginan selalu impor agar produk dalam negeri bisa Lebaran," katanya.
Baca Juga: Jokowi: Uang Rakyat Kok Dibelikan Barang Impor, Kita Gimana Sih?
2. Jokowi geram: Jangan lagi pengadaan barang pemerintah dengan impor!
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden) Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo terlihat geram saat memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan kepada menteri dan pejabat terkait untuk tidak lagi melakukan pengadaan barang dan jasa secara impor.
"Begitu saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detil sekarang makro saja gak bisa, hilang pasti, target kita hilang, sekarang makro dilihat mikro dikejar. Cek yang terjadi, sedih, belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun, daerah, pak gubernur, wali kota, bupati Rp535 triliun, lebih gede daerah," ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Ia juga mengungkapkan, anggaran untuk pengadaan barang dan sama BUMN ada sekitar Rp420 triliun. Jika anggaran itu digabungkan, kata Jokowi, jumlahnya sangat besar.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Ini duit gede banget, besar sekali, gak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan, kita gak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah bisa 1,71 persen," sambungnya.
Jokowi mengatakan, dengan cara yang disampaikannya, BUMN juga bisa tumbuh 0,4 sampai 1,7 persen. Menurutnya, dana tersebut ada dan tidak usah cari investor.
Syaratnya, beli barang produksi dalam negeri, melalui pabrik, industri dan UKM yang ada di Indonesia.
"Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," katanya.
