TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wapres Ungkap Strategi Akselerasi Pembangunan di Papua

Wapres ajak semua pihak untuk ikut sejahterakan warga Papua

Wapres Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke Papua (dok. Sekretariat Wakil Presiden)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua. Dalam kunjungan itu, Ma'ruf Amin menjelaskan strategi akselerasi pembangunan di Papua.

Dia mengatakan, selain melalui jalur struktural, akselerasi pembangunan juga bisa menggunakan pendekatan kultural.

"Kami juga bertemu dengan tokoh-tokoh gereja dari gabungan gereja-gereja kemudian pusat gereja di Papua, Christian Center untuk membicarakan tentang perkembangan langkah baru perkembangan Papua dan pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Minta Mendagri Evaluasi Dana Otsus di Papua-Papua Barat

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Jayapura, Kunjungi Provinsi Baru di Papua

1. Proses harmonisasi dapat didorong lewat tokoh agama dan masyarakat

Wapres Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke Papua (dok. Sekretariat Wakil Presiden)

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyampaikan, proses harmonisasi dapat didorong melalui tokoh agama dan masyarakat. Sebab, kedua tokoh itu lebih dekat dan intim bersama masyarakat.

"Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja sangat penting sebagai local champion yang memiliki peran besar," ucap dia.

Apabila hal itu dapat dicapai dengan cepat, Ma'ruf Amin yakin kesejahteraan masyarakat Papua dapat segera dicapai.

"Supaya antara jalur kultural dan jalur struktural punya visi yang sama," kata dia.

2. Ada konsekuensi dari penambahan tiga provinsi di Papua

Kondisi jalan di Kokonao yang sudah rusak dan butuh perbaikan, IDN Times/ Ricky Lodar

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini mengatakan, ada konsekuensi dari penambahan tiga provinsi di Papua. Oleh karenanya, dia meminta jajaran Forkopimda untuk ikut terlibat dalam proses transisinya.

"Tentu ada beberapa konsekuensi-konsekuensi baik soal anggaran, pelayanan kesehatan kemudian masalah pendidikan bahkan juga masalah kemungkinan nanti ketika akan Pemilu yang akan datang berapa pembagian dari anggota DPRD masing-masing provinsi mungkin akan dihitung kembali," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya