Kemnaker Tindaklanjuti 977 Aduan Terkait Tunjangan Hari Raya

2. Lima isu besar yang dilaporkan

Menaker Ida menjelaskan, ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemik. 

"Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan, contohnya ojek dan taksi online," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima aduan terkait pembayaran THR yang dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan hanya 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada  pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena COVID-19.

Atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. 

"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," kata Ida Fauziyah didampingi Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos, Indah Anggoro Putri dan Kepala Barenbang Kemnaker Bambang Satrio Lelono.