MenKopUKM & Mendag Sepakat Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal 

2. Demi lindungi industri dan UMKM dalam negeri

Selain itu, Menteri Teten juga mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen memperketat dampak selundupan dari pakaian bekas. Bagaimana pun industri pakaian dalam negeri tak bisa bersaing, mengingat pakaian bekas impor ilegal ini masuk sebagai sampah karena tidak dikenakan pajak dan sebagainya.

Di semua negara, kata Teten, bakal melindungi negaranya dari setiap barang yang masuk melalui berbagai aturan. Ia mencontohkan seperti industri kelapa sawit Indonesia yang banyak dijegal untuk bisa diekspor. Begitu juga dengan koperasi ekspor Indonesia ke Eropa dan Amerika Serikat yang harus memenuhi 21 sertifikasi, di mana 3 di antaranya harus dilakukan review setiap enam bulan sekali.

Senada, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya akan kembali melakukan pemusnahan sekitar 7000 karung pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar. Dengan tegas ia menyampaikan, pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya.

“Secara umum tidak boleh kecuali yang dipersyaratkan. Yang kita berantas itu selundupan ilegal yang lewat jalan tikus. Nah itu yang disita dan dimusnahkan, antara lain pakaian bekas. Semua yang kami lakukan demi melindungi industri dan UMKM dalam negeri,” ucap Mendag di kesempatan yang sama.

Zulkifli pun menegaskan, Kemendag bersama Kemenkominfo juga akan memonitor dan melarang konten serta penjualan produk pakaian bekas impor ilegal di platform digital. “Kalau di media sosial itu masih ada penjualan pakaian bekas impor ilegal itu kebanyakan perorangan. Pada prinsipnya, dagang barang bekas boleh, dari dulu juga sudah ada. Yang tidak boleh itu ilegalnya,” ujar Mendag.