Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Bulan Bintang (PBB) dikenal sebagai salah satu partai politik (parpol) yang mengusung prinsip islamisme dan nasionalisme. Kendati, tetap menggunakan ideologi Pancasila dalam gerakannya.
Awal mula berdirinya PBB berkaitan erat dengan pembubaran Partai Masyumi oleh Presiden Sukarno pada 1960. Lalu, partai ini berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. Kemudian, PBB yang dipimpin mantan Menteri Sekretariat Negara Yusril Ihza Mahendra ini dideklarasikan pada Jumat 26 Juli 1998.
Sepak terjang PBB dalam pemilu juga cukup panjang. Sebab, partai ini selalu merasakan pemilu sejak awal reformasi pada 1998. Berikut fakta-fakta mengenai PBB yang dirangkum IDN Times, Jumat (3/2/2023).
Baca Juga: Sekjen PBB Dukung Yusril Maju Cawapres 2024, Asal Ada Restu Jokowi
1. PBB didukung banyak ormas Islam dalam pembentukannya
Partai Bulan Bintang usai pengumuman nomor urut partai politik. (youtube.com/KPU RI) Mengutip laman resmi PBB, partaibulanbintang.or.id, berdirinya PBB didukung sederet organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga Islam seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), serta masih banyak organisasi lainnya.
Berbagai ormas ini bergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan penerus dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh pemimpin Partai Masyumi, Mohammad Natsir dan sejumlah sejawatnya.
Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam.
2. Yusril mengundurkan diri dari capres untuk memberi jalan kepada Gus Dur
IDN Times/Margith Juita Damanik Pada Pemilu 1999, PBB berhasil meraup 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan mampu meraih 13 kursi di DPR. Kala itu, Yusril sempat menjadi satu-satunya calon presiden yang melengkapi syarat administratif pasca-reformasi.
Namun, demi kepentingan yang jauh lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, ahli tata negara itu dengan ikhlas mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pelunasan utang Masyumi kepada Nahdlatul Ulama (NU) pada masa lalu.
Tetapi, dia dipercaya Gus Dur sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Beralih ke masa Megawati Soekarnoputri, Yusril dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. PBB gagal menduduki bangku DPR dalam beberapa periode
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Pada Pemilu 2004, PBB mendapatkan suara 2.970.487 pemilih atau 2,62 persen yang berhasil meraih 11 kursi di DPR. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) periode 2004-2009, dua kader utama PBB sempat masuk kabinet pemerintahan.
Nahasnya, dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7 persen dan dengan sistem parliamentary threshold 2,5 persen. Karena itu, PBB tidak tembus duduk di bangku DPR pada periode ini. Tapi, partai ini masih memiliki 400 bangku DPRD. Hal serupa juga dialami PBB saat Pemilu 2014 dan 2019.
Meski beberapa periode PBB kehilangan kursi DPR, namun perjuangan dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas, terasa begitu nyata di tengah-tengah masyakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Baca Juga: PDIP dan PBB Bahas Koalisi, Duet Puan-Yusril pada Pilpres 2024 Mencuat
4. Visi dan misi PBB untuk bangsa
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang (PBB) di Kelapa Gading, Jakarta Utara (youtube.com/Partai Bulan Bintang) PBB memiliki beberapa visi dalam membangun bangsa yakni terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, tegakkan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, membela umat, bela ulama, bela Islam, bela rakyat, bela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, PBB memiliki misi membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, dan berkeadilan, berkemakmuran.
Kemudian, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.
