Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
Sekretariat Kabinet melalui laman resminya, Minggu (9/9) menyebutkan, penerbitan Perpres itu didasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Bagaimana isi Perpres Nomor 71 Tahun 2018?
Baca Juga: Tiga Politisi Demokrat Ini Menyeberang ke Kubu Jokowi
1. Jokowi menandatangani Perpres No 71 Tahun 2018 pada 21 Agustus 2018
Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 itu pada 21 Agustus 2018 dan telah diundangkan pada 23 Agustus 2018.
Disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut, pengertian Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan panitia negara secara terpusat, dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, serta pejabat negara atau undangan lainnya.
Sedangkan, pengertian Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan pemerintah atau lembaga negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan yang lain.
2. Maksud dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud terdiri atas upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2,3) Peraturan Presiden Nomor 71 Nomor 2018 itu.
Jenis Pakaian pada Acara Kenegaraan, menurut Peraturan Presiden tersebut terdiri atas Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian dinas, pakaian kebesaran, dan pakaian nasional. Sedangkan, untuk pakaian pada Acara Resmi selain jenis pakaian di atas, juga dapat berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi.
Menurut peraturan ini, PSL untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. Sementara, PSL untuk perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang bersama-sama dengan jas, dan sepatu hitam.
Pakaian dinas sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Presiden tersebut, berupa pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri, serta pakaian dinas yang ditetapkan kementerian/lembaga.
Adapun pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan, atau adat.
Untuk pakaian nasional, Peraturan Presiden itu menyebutkan berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai ketentuan yang ditetapkan Panitia Negara/Kesekretariatan Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara. Sedangkan, untuk pakai sipil harian atau seragam resmi ditetapkan kementerian/lembaga.
"Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional, berupa jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional," sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 itu, seperti dilansir kantor berita Antara, Minggu (9/9).
Baca Juga: Pasca Kunjungan Jokowi, Khofifah Segera Rapatkan Barisan Pendukung
