TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bupati Bogor Gelisah, Klaim BPJS Kesehatan Rp261 Miliar Belum Dibayar

RSUD di Kab Bogor kesulitan beli obat karena belum dibayar

Bupati Bogor Ade Yasin (Instagram.com/@ademunawarohyasin)

Bogor, IDN Times - Bupati Bogor Ade Yasin harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah COVID-19, namun di sisi lain klaim BPJS Kesehatan tak kunjung dibayar, sehingga Kabupaten Bogor harus merugi miliaran rupiah.

Ade Yasin juga sempat menyampaikan kegelisahannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, tentang piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam rapat virtual yang digelar Senin (5/7/2021) siang .

Ade Yasin mengungkapkan, selama 2020-2021 BPJS Kesehatan belum membayarkan kewajibannya kepada Pemkab Bogor sebesar Rp261 miliar.

Baca Juga: Duh! Obat-obatan di Kabupaten Bogor Menipis

1. Banyak klaim obat-obatan COVID-19 di RSUD Kabupaten Bogor ditolak BPJS Kesehatan

Bupati Bogor Ade Yasin (Instagram.com/@ademunawarohyasin)

Ade mengatakan, empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya selama pandemik COVID-19.

“Jadi rumah sakit ini menerima pasien, baik pasien COVID mampu maupun yang tidak mampu pakai BPJS. Uang berputar dong beli obat yang nantinya dibayar oleh BPJS. Tapi ternyata banyak yang ditolak BPJS, sementara rumah sakit sudah melayani sesuai apaya yang mereka layani,” katanya.

2. Klaim tak dibayar membuat rumah sakit kesulitan beli obat-obatan dan oksigen

Pasien mendapatkan perawatan di tenda darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Di masa pandemik ini, Ade mengaku diperlukan percepatan penanganan seperti kebutuhan obat-obatan oksigen dan beberapa yang lainnya. 

Sehingga ia mempertanyakan dispute (tidak disepakati) dari BPJS yang jumlahnya cukup besar yakni Rp200 miliar. Harusnya, menurut Ade, BPJS lebih peka akan kondisi pandemik yang sedang meningkat.

“Jadi saya minta percepatan itu kepada pak Luhut. Karena kalau pandemi ini bisa diselesaikan kan kita juga banyak kebutuhan seperti obat-obatan, oksigen dan lain-lain. Lalu kita mau beli gimana kalau uangnya tidak cair-cair,” paparnya.

4. Dispute BPJS Kesehatan mencapai Rp200 miliar

BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Ade pun menjelaskan, tunggakan ini belum dibayar sejak 2020 atau berjalan dua tahun, yang artinya sudah jatuh tempo pembayaran. Ia khawatir lambatnya pembayaran tersebut akan berpengaruh kepada pelayanan di RSUD yang banyak menangaani pasien covid.

"Secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan, kita kesulitan keuangan yang belum terbayarkan,” ungkapnya.

Dari Rp261 miliar tersebut, ia menyebutkan jika Rp61 miliar sudah selesai pemberkasan hanya tinggal menunggu pembayaran. Sedangkan dispute atau tidak disepakati mencapai Rp200 miliar.

Baca Juga: Bogor Buka Hotline Penanganan Pasien COVID-19 yang Wafat saat Isoman

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya