Benarkah Sekjen DPR Lodewijk Gantikan Azis Jadi Wakil Ketua DPR?

2. Ada mekanisme penggantian pimpinan DPR sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pergantian pimpinan DPR sebelumnya pernah terjadi.

"Ini bukan baru kali pertama penugasan wewenang itu, karena kadang-kadang ada pimpinan ke luar negeri. Ada yang kunker ke daerah, itu biasanya tugas-tugasnya kemudian disepakati di Plt (pelaksana tugas) kan sementara yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya," ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin ini.

Dasco menjelaskan, ada mekanisme untuk mengganti pimpinan DPR. Mekanisme ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam pergantian kursi Azis ini, sambung dia, diserahkan sepenuhnya ke partai asal politikus tersebut, dalam hal ini Golkar.

"Nanti melalui fraksi akan mengusulkan kepada pimpinan DPR mengenai penggantinya dan kemudian akan diproses melalui rapim, bamus, dan paripurna," katanya.

Politikus Gerindra ini mengatakan, DPR menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Dasco memastikan kasus Azis ini tidak akan mengganggu kinerja DPR.

"Nah mengenai masalah apakah kemudian ganggu kinerja dari pimpinan, saya sampaikan bahwa dalam pimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial itu ada mekanisme rapat pimpinan, untuk mendelegasikan Plt ketika satu orang berhalangan," ucapnya.

Dia pun mengatakan, rapat pimpinan (rapim) untuk menunjuk pengisi kursi wakil ketua DPR yang sedang kosong, akan digelar hari ini. "Kita baru mau rapim hari ini," dia menambahkan.