Politikus PPP: Jokowi Tak Butuh Masukan soal Reshuffle Menteri Kabinet
Arsul Sani sebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, menyatakan tidak keberatan atau mendorong Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi menteri, usai pensiun sebagai Panglima TNI.
"Yang jelas, PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong-dorong, apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya, atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Baca Juga: PAN Akan Tetap Setia Meski Jokowi Belum Pikirkan Reshuffle Kabinet
1. PPP sebut masukan ke Jokowi terkait reshuffle sia-sia
Arsul mengatakan, tidak ada gunanya bila ada pihak yang mendorong Jokowi melakukan reshuffle atau menjadikan Hadi Tjahjanto sebagai menteri. Sebab, kata dia, Jokowi tidak membutuhkan pendapat soal reshuffle. Bila membutuhkan masukan, kata dia, Jokowi yang akan proaktif meminta pendapat tiap orang.
Dia pun mencontohkan saat Jenderal (Purn) Idham Azis akan memasuki masa pensiun sebagai Kapolri. Sebelum pensiun, muncul banyak nama yang akan menggantikan posisi Kapolri. Politikus PPP ini pun menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Namun dari banyaknya spekulasi nama yang bermunculan, Jenderal Listyo Sigit yang dilantik menjadi Kapolri.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul-ngusulkan si A si B, itu menurut saya kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya, kesia-siaan saja," ucapnya.
Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet, NasDem: Ada Kebutuhan Itu