TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Politisi PAN Ingin Pemerintah Tak Seriusi COVID-19 Jadi Alat Distrust

COVID-19 dianggapnya musuh bersama

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR dan juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, ingin agar pemerintah tidak menanggapi serius persoalan COVID-19 jadi alat distrust.

Komentar Saleh menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut ada pihak yang memakai isu pandemik COVID-19, untuk membangun rasa ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah. 

"Kalau menurut saya sebetulnya pemerintah tidak perlu terlalu risih ya dengan adanya isu-isu seperti itu. Yang perlu dikerjakan pemerintah saat ini adalah bagaimana mengeluarkan seluruh potensi yang ada atau memanfaatkan seluruh potensi yang ada, untuk bisa keluar dari situasi sulit seperti yang ada di Indonesia saat ini," kata Saleh, saat dihubungi, Selasa (27/7/2021).

"Situasi sulit itu yaitu bagaimana mengakhiri pandemik ini. Jadi kalau pun ada orang yang bicara ini itu dan seterusnya, itu saya kira tidak terlalu perlu diseriusi," tambahnya.

Baca Juga: PAN: Aturan Makan di Tempat Selama 20 Menit Sangat Sulit Diawasi

1. Saleh ingin pemerintah fokus menangani COVID-19

Anggota komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay di diskusi akhir pekan di kawasan Jakarta Pusat (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Saleh mengatakan pandemik COVID-19 harus ditangani agar masyarakat yang terdampak bisa diminimalkan. Memperbaiki perekonomian bangsa, lanjutnya, juga menjadi hal yang sulit karena sedang pandemik.

"Dan secara jujur ya, tanpa ada COVID-19 sekalipun sebetulnya tantangan Indonesia selalu besar, ya kan. Masih besar, terutama dalam bidang ekonomi. Tetapi karena pandemik ini justru makin besar. Oleh karena itu saya kira pemerintah fokus saja di situ," ucapnya.

Dia menerangkan pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terlebih di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 ini. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu khawatir dengan isu-isu distrust.

TNI-Polri pun, menurut Saleh, berada di sisi pemerintah untuk membantu penanganan COVID-19. Saleh mengatakan pemerintah tidak perlu menganggap serius isu-isu yang membuat kegaduhan.

"Jadi kalau pun ada orang yang bicara ini itu dan seterusnya, itu saya kira tidak terlalu perlu diseriusi. Ya silakan kepolisian saja yang diminta untuk menelusuri motifnya supaya tidak membuat kegaduhan. Jadi di situasi sekarang ini yang perlu dibutuhkan adalah situasi tenang," kata dia.

Baca Juga: Ma'ruf Minta Jangan Ada yang Memanfaatkan Isu COVID Lawan Pemerintah

2. Legislator PDIP sebut upaya distrust pada pemerintah adalah kezaliman

Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya Shakti

Mengenai isu COVID-19 yang dibuat untuk membentuk rasa ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah, juga mendapat tanggapan dari legislator PDIP. Anggota komisi IX DPR fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyebut isu distrust dari COVID-19 adalah fakta.

"Kalau soal itu memang fakta adanya, di media sosial, dari para pengamat, dari politisi, dari banyak pihak yang beroposisi ke pemerintah. Saya menyadari, itu fakta adanya," kata Rahmad saat dihubungi terpisah, Selasa (27/7/2021).

"Jadi apa yang disampaikan Pak Wapres benar adanya, fakta di lapangan," tambahnya.

Rahmad menjelaskan beda pendapat adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Oposisi, lanjutnya, juga merupakan hal yang baik untuk mengawal pembangunan bangsa.

Namun, kata Rahmad, Indonesia sedang berperang melawan COVID-19 sebagai musuh bersama. Menggunakan musuh untuk membentuk distrust kepada pemerintah, kata dia, adalah bentuk kezaliman. Semua elemen masyarakat harus bersatu untuk melawan virus corona.

"Tetapi ingat, di saat negara sudah menyatakan perang (kepada COVID-19), di saat sudah negara berperang dan negara itu sudah ada musuhnya, saya kira sudah, di negara mana pun, tidak ada celah, tidak ada ruang untuk mengkritik, men-distrust kepada pemerintah, itu adalah bentuk menzalimi negara saya kira," katanya.

"Saya kira itu adalah bentuk mengorbankan rakyat di saat men-distrust kepada pemerintah. Ujungnya rakyat terbelah, ujungnya rakyat tidak fokus kepada perang melawan COVID-19, saling menyalahkan, itulah dampaknya kita menjadi lemah," tambah Rahmad.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya