Komnas HAM: Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Masih Longgar
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan kecurangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komnas HAM merilis hasil temuan mereka soal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dalam temuan itu, Komnas HAM menyebut bahwa penerapan protokol kesehatan saat Pilkada masih longgar.
Pada 8 sampai 11 Desember 2020, Komnas HAM melakukan pemantauan secara langsung ke beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada, seperti Depok, Tangerang Selatan, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain seperti Maluku dan Papua.
Selain itu, mereka juga meminta informasi terutama Bawaslu RI beserta jajarannya terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Dari hasil pemantauan dan informasi yang didapat ini, Komnas HAM menemukan beberapa hal, termasuk soal penerapan protokol kesehatan saat Pilkada.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada Depok 2020 Hanya 62,79 Persen
1. Penerapan protokol kesehatan saat Pilkada masih longgar
Dalam temuannya, Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada banyak penerapan protokol kesehatan yang tidak terlaksana dengan baik saat Pilkada. Beberapa di antaranya adalah pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak benar maupun banyaknya petugas KPPS yang reaktif COVID-19.
Selain itu, Komnas HAM juga melihat bahwa ada beberapa penyelenggara yang kurang transparan terhadap petugas yang terkena COVID-19. Antara lain terjadi di daerah Tangerang Selatan, Banten dan Tabalong, Kalimantan Selatan.
"Kurangnya transparansi penyelenggara pemilu terhadap petugas yang positif COVID-19, seperti hasil swab tes Ketua KPU Tangerang Selatan yang diumumkan usai pencoblosan Pilkada 2020, dengan alasan jika diumumkan sebelum atau menjelang pelaksanaan pemungutan suara tingkat partisipasi masyarakat akan menurun drastis. Meskipun demikian, sejak mengetahui hasil swab tes tersebut, pihak KPU Tangerang Selatan tidak langsung melakukan pelacakan kasus, dan baru akan melakukan uji swab tes kepada seluruh pegawai pada Selasa, 15 Desember 2020," tulis Komnas HAM dalam keterangan resminya pada Selasa (15/12/2020).
.
Sementara di KPU Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terdapat 12 orang positif COVID-19, terdiri dari 3 orang Komisioner, Kasubag Teknis, Operator Sirekap dan lainnya, sehingga perlu diisolasi.
"Hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada diambil alih oleh KPU Provinsi karena tidak memenuhi kuorum," lanjut keterangan tersebut.
Baca Juga: Polisi Perketat Penjagaan Pemungutan Suara Ulang di Manokwari