4 Menteri yang Diisukan Maju Pemilu 2024 Didesak Mundur
Airlangga sempat ikut kampanyekan agar Pemilu 2024 ditunda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal namanya yang diisukan sudah meminta izin kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk maju dalam Pemilu 2024. Airlangga berharap, semoga isu itu bisa terwujud menjadi kenyataan.
"Doanya semoga mabrur," ungkap Airlangga di acara Nuzulul Qur'an yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin 18 April 2022.
Sementara, ketika ditanyakan lebih lanjut soal kansnya menggandeng cawapres dari parpol lain, Airlangga hanya mengacungkan jempol ke atas. Di sisi lain, Airlangga berharap acara Nuzulul Qur'an bisa menjadi salah satu acara silaturahmi baik antar senior, kader, dan sesama pengurus partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, dengan adanya acara silaturahmi bisa meningkatkan persatuan.
"Sebab, kata kunci dari kemenangan adalah persatuan," tutur dia.
Ia pun mengingatkan, para kadernya untuk selalu aktif membaca. Sebab, sebagai partai politik, kecerdasan harus diutamakan.
"Parpol kan harus mengutamakan kecerdasan, terutama dalam politik," ujar Airlangga lagi.
Selain Airlangga, menteri lain yang diisukan sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi maju di Pemilu 2024 yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah para menteri yang memiliki rencana maju di Pemilu 2024 masih fokus untuk bekerja di sisa dua tahun jabatannya?
Baca Juga: Tsamara Amany Umumkan Keluar dari PSI, Bukan Pindah ke Parpol Lain
1. Empat menteri tak akan lagi fokus bekerja karena mulai siapkan diri maju di Pemilu 2024
Dalam pandangan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, empat menteri yang disebut sudah meminta izin ke Jokowi untuk ikut Pemilu 2024, sudah tak lagi fokus bekerja sejak tahun ini. Apalagi, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022 mendatang.
"Ini kan sudah masuk tahun politik, sudah main masing-masing dan menggunakan manuvernya masing-masing untuk kepentingan parpol masing-masing," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu, 17 April 2022 lalu.
Itu sebabnya, di periode pertama menjabat, Jokowi pernah melarang menteri tak boleh merangkap posisi ketua umum partai politik. Tujuannya, agar fokus bekerja.
Namun, sikap Jokowi itu berubah memasuki periode kedua ia menjabat. Hal itu, kata Ujang, untuk mengakomodasi masuknya Golkar ke dalam partai koalisi. Di periode pertama, Golkar terlihat dekat dengan Partai Gerindra.
Setidaknya ada tiga menteri yang juga merangkap jabatan sebagai menteri yakni Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), dan Suharso Monoarfa (Ketum PPP).
Ujang menyarankan, Jokowi mengganti para menteri yang merangkap jabatan ketum. Apalagi bila menteri itu sudah terbukti berniat ingin maju di Pemilu 2024. Ia menyarankan menteri diisi kader parpol yang tidak menjabat posisi ketua umum.
"Supaya yang jadi ketum parpol itu bisa fokus berkampanye dan menteri dari kader parpol bisa fokus bekerja," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Erick Thohir Dapat Dukungan Maju Capres dari Relawan di 12 Provinsi