8 Parpol yang Tolak Pemilu Proporsional Tertutup Bakal Bertemu Besok
Hanya PDIP yang setuju pemilu digelar dengan metode tertutup
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perwakilan dari 8 partai politik yang menolak pemilu dengan metode proporsional tertutup akan bertemu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/1/2023). Pertemuan itu digelar sebagai bagian dari aksi konsolidasi agar Pemilu 2024 tidak kembali menggunakan proporsional tertutup.
Konfirmasi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman. "Betul (ada pertemuan dengan 8 parpol). Tapi, saya gak bisa ikut karena sedang di daerah," ujar Benny, Sabtu, (7/1/2023).
Konfirmasi lain disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi. Ia bahkan menyebut, dalam pertemuan esok perwakilan dari PAN langsung dihadiri oleh sang ketua umum, Zulkifli Hasan.
"Betul besok ada pertemuan (dengan 8 parpol lain). Ada ketum sih, ketum kami hadir. Besok rencananya jam 11:00 WIB di Hotel Dharmawangsa," ungkap Yoga kepada IDN Times melalui telepon pada hari ini.
Sementara, ketika dikonfirmasi ke Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, ia juga tak menampik akan ada pertemuan dengan 7 parpol lainnya. Namun, ia menyebut pertemuan besok hanya makan siang di awal tahun 2023.
"Silaturahmi awal tahun baru saja. Silakan hadir besok," kata dia kepada IDN Times melalui pesan pendek.
Sebelumnya, Nurul telah mengajak secara terbuka PDIP agar bersedia menggunakan metode proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif mendatang. Artinya, calon pemilih langsung mencoblos nama caleg dan bukan lambang parpol.
Mengapa PDIP berkukuh ingin pileg kembali ke sistem pemilu tertutup?
Baca Juga: Golkar Ajak PDIP untuk Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
1. PDIP berdalih dengan sistem proporsional terbuka lebih banyak dampak negatif
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perhelatan pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama ini menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Mulai dari ongkos pemilu yang mahal, menekan manipulasi, dan kerja-kerja penyelenggara KPU yang melelahkan.
"Jadi ada penghematan, sistem menjadi lebih sederhana dan kemudian kemungkinan terjadinya manipulasi menjadi kurang," ungkap Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).
Hasto menilai, sistem proporsional tertutup dalam pemilu juga memungkinkan persaingan dilakukan secara sehat. Sebab, semua unsur masyarakat bisa ikut bersaing berdasarkan keahlian mereka dan bukan hanya berdasar popularitas.
"Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara, kalau terbuka adalah popularitas," tutur dia.
Ia menambahkan, PDIP ingin menguatkan kaderisasi di internal parpol lewat sistem proporsional tertutup. Di sisi lain, wacana untuk mengembalikan pemilu ke sistem proporsional tertutup sudah pernah disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari sejak Oktober 2022 lalu.
Hasyim mengatakan, pileg yang menerapkan sistem proporsional tertutup memudahkan perhelatan pemilu serentak pada 2024 mendatang. Selain itu, pihak KPU juga lebih mudah dalam urusan mencetak kertas suara.
Editor’s picks
"Kalau KPU ditanya, (kami) lebih pilih proporsional tertutup karena surat suaranya cuma satu dan berlaku di semua dapil. Itu di antaranya," kata dia.
Baca Juga: 8 Fraksi di DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Kecuali PDIP