Andika Ungkap Dugaan Prajurit TNI Terlibat Proyek Satelit Kemenhan
Personel TNI yang terlibat akan diusut oleh pihak militer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap dugaan keterlibatan personel TNI dalam proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Proyek pengadaan satelit itu terjadi pada 2015. Gara-gara proyek penyewaan satelit itu, negara diduga dirugikan lebih dari Rp800 miliar.
Andika mengaku diberi tahu ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya. "Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera dimulai. Beliau memang menyebut adanya indikasi awal beberapa personel TNI yang akan masuk dalam proses hukum," ungkap Andika dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (16/1/2022).
Namun, ia mengaku belum tahu nama-nama personel TNI yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan satelit di Kemenhan. Andika menegaskan akan memberi dukungan penuh keputusan pemerintah untuk menindak personel yang terlibat dan masih berdinas di TNI.
"Jadi, kami akan menunggu nama-nama (yang terlibat dalam pengadaan satelit Kemenhan) yang masuk dalam kewenangan kami," tutur dia.
Lalu, apakah personel TNI yang diduga ikut terlibat dalam korupsi pengadaan satelit proyek Kemenhan itu diproses secara militer?
Baca Juga: Menakar Komitmen Jenderal Andika Perkasa di Pucuk Pimpinan TNI
1. Andika meminta personel TNI yang diduga terlibat agar diproses hukum militer
Andika telah berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 14 Januari 2022. Salah agendanya, untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus dugaan rasuah yang melibatkan sejumlah personel TNI yang masih aktif berdinas.
Ia pun sudah berpesan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar personel TNI yang terlibat diproses dengan menggunakan hukum militer di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Jampidmil itu baru terbentuk pada pertengahan 2021.
"Kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ungkap Andika.
Jabatan Jampidmil diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya penjelasan Pasal 57 ayat (1). Sementara, Jampidmil yang memimpin penyidikan terhadap personel TNI yang diduga terlibat rasuah adalah Laksamana Muda TNI Anwar Saadi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan pihaknya juga akan melakukan gelar perkara dengan melibatkan TNI. "Tentu ada saksi-saksi juga yang kami periksa dari rekan-rekan kami di TNI," ujar Febrie.
Baca Juga: Strategi Baru Andika Perkasa Atasi Konflik di Papua: Operasi Teritorial